Jurnal Penegakan Hukum Indonesia

Upah Proses Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja: Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan

Muhamad Faiz Arrafi, Yati Nurhayati, M. Yasir Said — Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000

Upah proses adalah hak normatif yang melekat pada pekerja selama berlangsungnya sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penerapannya, pengaturan mengenai upah proses kerap menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama terkait jangka waktu pembayaran, besaran upah yang harus dibayarkan, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau membatasi pemberian hak tersebut. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja, serta memunculkan persoalan mengenai realisasi prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa PHK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan normatif dan implementasi upah proses dalam sengketa PHK dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis terhadap putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun upah proses dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja, penerapannya yang belum konsisten dalam praktik peradilan berpotensi melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma serta keseragaman penerapan hukum agar upah proses dapat diterapkan secara proporsional, menjamin kepastian hukum, dan mencerminkan rasa keadilan bagi pekerja maupun pengusaha dalam sengketa pemutusan hubungan kerja.

Implementasi Prinsip Persetujuan (Consent) dalam Kegiatan Fotografi: Analisis Kepatuhan FotoYu terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Muhammad Fadhil Abrar, Yati Nurhyati — Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap fotografi modern, khususnya dengan hadirnya platform berbasis kecerdasan buatan seperti FotoYu yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menghubungkan fotografer dengan subjek foto. Praktik pengambilan dan penjualan foto tanpa persetujuan eksplisit subjek menimbulkan persoalan hukum serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis kepatuhan FotoYu terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya terkait prinsip persetujuan (consent) dalam pemrosesan data biometrik. Dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi internal FotoYu belum sepenuhnya memenuhi persyaratan persetujuan eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 20-24 UU PDP. Praktik yang hanya mengandalkan persetujuan dalam syarat dan ketentuan layanan dinilai tidak memadai. Artikel ini merekomendasikan penerapan model persetujuan berlapis (layered consent) berbasis prinsip Privacy by Design, yang mengintegrasikan mekanisme persetujuan di tiga tingkat: lapangan (melalui gestur atau signage), aplikasi (checkbox eksplisit), dan konfirmasi subjek data. Rekomendasi juga diarahkan kepada regulator untuk memperkuat enforcement dan menerbitkan pedoman teknis pemrosesan data biometrik dalam konteks fotografi digital.

Implikasi Yuridis Penurunan Kinerja Tenaga Kesehatan terhadap Reputasi dan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Sam Renaldy — Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penurunan kinerja tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berpotensi menurunkan mutu pelayanan, merugikan pasien, serta memengaruhi reputasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai standar kinerja tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kinerja tenaga kesehatan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum rumah sakit yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif berdasarkan prinsip corporate liability dan vicarious liability, serta berimplikasi terhadap reputasi rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian mutu secara berkelanjutan guna menjamin pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.