Penerapan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme Self Declare Bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen Muslim

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim atas kepastian kehalalan produk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme self declare memberikan kemudahan bagi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal melalui proses pendaftaran dan pengajuan dokumen secara elektronik pada sistem SIHALAL, dengan melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam proses pendampingan, verifikasi, dan validasi. Pendamping PPH memiliki posisi strategis karena berperan membantu pelaku usaha memastikan kesesuaian bahan dan proses produksi dengan ketentuan halal. Namun, kemudahan mekanisme self declare berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai verifikasi yang efektif, kompetensi dan integritas Pendamping PPH, pengawasan pascasertifikasi, serta mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban yang memadai. Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim pada dasarnya telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam perspektif hukum Islam, jaminan kehalalan produk berkaitan dengan prinsip hifẓ al-dīn, hifẓ al-māl, al-‘adl, maslahah, dan pencegahan ḍarar. Oleh karena itu, penguatan verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban diperlukan agar mekanisme self declare tetap memberikan kemudahan bagi UMK tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim.